PALANGKA RAYA – Polemik klaim kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari tingkat pusat hingga daerah, telah ditindaklanjuti jajaran pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Pengurus secara tegas menyatakan polemik tersebut telah clear, di mana Presiden RI Joko Widodo telah memberikan pernyataan hanya ada satu Kadin yang sah dan diakui pemerintah.

Ketua Umum Kadin Provinsi Kalteng H Tugiyo Wiratmodjo didampingi Ketua Dewan Pembina Barthel B Usin, dan jajaran pengurus lainnya dalam jumpa pers di Sekretariat Kadin, Rabu (22/7/2020), mengatakan, pihaknya telah menghadap jajaran pengurus pusat Kadin di Jakarta untuk menyampaikan polemik klaim tersebut di daerah.

Pengurus pusat, secara tegas juga menyatakan hanya ada satu organisasi Kadin di provinsi Kalteng saat ini yang diketuai H Tugiyo Wiratmodjo.

Dia melanjutkan, sebagaimana pengakuan pemerintah pusat, maka keberadaan organisasi tandingan di Kalteng yang diklaim Kristian Sancho juga tidak memiliki legalitas yang sah. 

Ditegaskan Tugiyo, jika klaim tersebut terus dilanjutkan, maka pihaknya akan mempertimbangkan melakukan tindakan hukum termasuk pelaporan ke pihak berwajib.

“Kami akan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Setelah itu akan ditentukan langkah hukum yang diperlukan, termasuk pelaporan. Nanti akan kami sampaikan,” sebut Tugiyo kepada para wartawan. 

Ditambahkannya, di lingkup Kalteng, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya meminta saran dari Gubernur H Sugianto Sabran. 

“Beliau (Gubernur) sudah menyatakan dukungannya dan menyerahkan kepada kami tindak lanjut yang perlu dilakukan,” sebut tokoh pengusaha tersebut.

Menurut Tugiyo, Kadin Kalteng sejatinya berharap polemik demikian tidak berlarut-larut. Seluruh pihak termasuk yang berseberangan sebaiknya bergandeng tangan untuk sama-sama berkarya demi kemajuan daerah.

“Kita welcome terhadap seluruh pihak. Semuanya diajak, ayo bersama-sama memajukan Kalteng,” ajaknya. PR1