KUALA PEMBUANG - Kalangan Legislator Seruyan, Kalimantan Tengah menyoroti pengadaan mobil Land Cruiser seharga Rp2,5 miliar di situasi pandemi COVID-19. "Pengadaan itu tidak patut sekali, dari sisi layak atau tidaknya tentu ini tidak layak karena harga dari mobil tersebut terbilang sangat mahal dan menggunakan uang rakyat,” kata Anggota DPRD Seruyan Harsandi di Kuala Pembuang, Selasa (21/9/2021).

Terlebih di situasi pandemi COVID-19 ini, menurutnya, perekonomian masyarakat sangat terpuruk dan banyak yang kehilangan pekerjaan bahkan ada juga yang bangkrut, sehingga disayangkan jika Pemkab Seruyan bukannya berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi malah membeli mobil mahal.

“Saya rasa pengadaan mobil tersebut tidak ada manfaatnya, lebih baik uangnya dianggarkan untuk program pembangunan atau juga membantu masyarakat, agar bisa meningkatkan perekonomian mereka di masa yang sangat sulit ini,” tegasnya.

Dia menyampaikan, pihaknya dari Fraksi Partai Golkar tidak setuju terhadap pembelian mobil tersebut karena ini sangat merugikan bagi masyarakat, karena hal tersebut sangat tidak ada manfaatnya. “Ketidaksetujuan ini akan kami sampaikan saat pandangan fraksi, karena pengadaan mobil tersebut sangat merugikan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, pembahasan dengan DPRD juga tidak ada untuk pembelian mobil tersebut, kalaupun ada pasti pihaknya akan menolak karena masih banyak program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. “Realisasi PAD kita ini sangat minim sekali, tentu hal tersebut sangat berdampak bagi daerah dan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Legislator Seruyan Atinita menyampaikan dirinya juga tidak setuju karena kalau sekedar untuk operasional, masih banyak kendaraan lain dan itu juga masih bisa digunakan. Selain itu, menurutnya harga dari mobil tersebut terbilang mahal, lebih baik dibangunkan jalan dan jembatan karena di daerah dapil III masih sangat minim sekali pembangunannya. “Kalau menurut saya ini kurang pas dan biasanya juga untuk pengadaan mobil ini di bagian aset tapi ini malah Bagian Umum Sekretariat Daerah Seruyan,” demikian Atinita.  (Antara)