KUALA KURUN - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran (TA) 2022.

Banggar melaporkan hal itu pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Selasa (30/8).

“Dari hasil pembahasan Ranperda APBD-P 2022 telah diputuskan menjadi kesepakatan bersama Eksekutif dan Legislatif, yakni pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1,016 trilun, sebelum perubahan Rp1,021 triliun,” kata Juru bicara (Jubir) Banggar DPRD Gunung Mas, Pdt Rayaniatie Djangkan.

Pendapatan asli daerah (PAD) setelah perubahan sebesar Rp82,708 miliar, sebelum perubahan Rp81,435 miliar. Pendapatan transfer Rp932,3 miliar, sebelum perubahan Rp913,8 miliar.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,631 miliar, sebelum perubahan Rp26.3 miliar. Belanja setelah perubahan sebesar Rp1,111 triliun, sebelum perubahan Rp1,104 triliun.

“Penyusunan APBD perubahan ini diharapkan dapat menyesuaikan kondisi Kabupaten Gunung Mas yang membutuhkan percepatan pembangunan pada berbagai sektor, baik infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, perhubungan, kesejahteraan sosial dan sektor lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, disamping untuk mengantisipasi globalisasi imbas ketegangan geopolitik dan pengaruh pemanasan global terhadap keadaan alam yang sulit diprediksi,” urai Raya.

Lebih lanjut Raya mengatakan, belanja pada APBD-P hendaknya diarahkan pada hal-hal yang sifatnya prioritas dan sangat mendesak, terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saran pendidikan dan kesehatan yang mengalami kerusakan sehingga terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

Terakhir, Raya mengingatkan pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait agar segera menciptakan alternatif lapangan kerja bagi masyarakat yang berbasis pertanian, perikanan dan peternakan guna mendukung smart agro sesuai visi misi Bupati Gumas, disamping untuk mengalihkan usaha masyarakat yang selama ini mengandalkan usaha dari pertambangan tanpa izin.GM1-Istimewa