KUALA KURUN - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas memberikan beberapa catatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kabupatenm Gunung Mas.

Juru bicara Banggar DPRD Gunung Mas, Binartha menyampaikan beberapa catatan tersebut pada pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (13/7).

Binartha mengatakan, Rancangan KUA-PPAS TA 2023 Gunung Mas sebaiknya dibuat untuk mendukung program Smart Agro, Smart Tourisme dan Smart Human Resources.

“Untuk mendukung Smart Tourisme, agar pemerintah daerah harus segera mengupayakan perbaikan jalan menuju tempat wisata Tahura Lapak Jaru, supaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat yang berwisata. Dan pembangunan-pembangunan lainnya yang menunjang keberadaan Tahura Lapak Jaru tersebut,” katanya.

Dinas Pertanian Gunung Mas diminta segera merevisi Perda terkait penggunaan sewa alat-alat pertanian, menyesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini.

Dinas Pertanian juga diminta membuat capaian tiga smart dari tahun 2019-2021, baik realisasi keuangan dan kegiatan lainnya sebagai bahan evaluasi kepala daerah.

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Gunung Mas diminta segera membuat jembatan timbang dan uji Kir. “Karena banyaknya kendaraan angkutan PBS yang ODOL (Over Dimension and Over Loading) dan tidak layak jalan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang sangat parah,” terangnya.

Catatan lainnya adalah terkait keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diberikan batas waktu sampai tanggal 28 November 2023. Dalam hal ini, Banggar minta Pemda Gunung Mas segera mempersiapkan dan memfasilitasi PTT sehingga menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melalui bimbingan belajar, kursus dan lainnya.

“Termasuk mengupayakan perjanjian/kerja sama dengan PBS yang ada di Kabupaten Gunung Mas untuk dapat menampung tenaga kerja dan PTT maupun masyarakat umum lainnya,” tutup Binartha.GM1-Istimewa