Food Estate Tahap I, Kapuas 20 Ribu Hektare, Pulpis 10 Ribu Hektare

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat saat di kawasan yang disiapkan untuk pengembangan food estate di Kabupaten Kapuas, pekan lalu.

Food Estate Tahap I, Kapuas 20 Ribu Hektare, Pulpis 10 Ribu Hektare

PALANGKA RAYA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian telah menentukan wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau menjadi lokasi food estate atau daerah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional.

Presiden Jokowi menugaskan tiga menteri, yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir, untuk menggarap proyek tersebut.

Dalam pembangunan tahap pertama, pemerintah telah mengalokasikan lahan sebanyak 30.000 hektare, tersebar di Kapuas 20.000 hektare dan Pulang Pisau 10.000 Hektare.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah sering melihat peta konsep food estate yang direncanakan menjadi pusat pangan terintegrasi.

"Pemerintah sudah menganggarkan tahap awal sebesar 30.000 hektare di dua kecamatan dengan lokasi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Serta hal ini diharapkan target pemerintah bisa meningkatkan produktivitas," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungannya ke Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya, Airlangga turut didampingi oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, serta Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, setelah tahap satu dibangun, pemerintah akan mendorong sekitar 110.000 hektare untuk tahap kedua pada 2022 dan 2023.

Food estate adalah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di dalam suatu kawasan.

Sebenarnya ada tiga alternatif Provinsi yang akan dijadikan sebagai food estate. Yakni di Sumatera Selatan, Merauke dan Kalimantan Tengah.

"Diputuskan yang dipilih di Kalteng, eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono, saat rapat dengan DPR, pekan lalu.

Basuki menjelaskan, proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di atas lahan seluas 165 ribu hektar. Di kawasan tersebut, Basuki menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektar, namun pihaknya kini masih fokus di 165 hektar. PR1

SERTIFIKAT
Smsi

Widget