KUALA KURUN - Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati, Senin (06/6/2022). Rapat ini dalam rangka diskusi terkait Realisasi Pendapatan/Penerimaan dan Realisasi Keuangan per 31 Mei 2022 dan Sinkronisasi Data Realisasi Pendataan/Penerimaan dan Realisasi Keuangan per 31 Mei 2022.

Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gunung Mas, Edison serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Benny Mambang.

Dalam arahannya Richard mengatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabu[aten Gunung Mas adalah 41, 98 persen. Tapi, realisasi transfer masih di bawah 37,24 persen. 

“Yang harus kita pacu adalah dana alokasi khusus atau dana DAK fisik. Anggaran DAK fisik kita sebesar Rp104 miliar lebih dan realisasinya pada saat sekarang ini adalah nol,” katanya.

Richard mengungkapkan, hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Sekda Gumas pada tanggal 3 Maret 2022 dengan menggelar rapat dan mengundang perangkat daerah yang menangani DAK fisik.

Dalam rapat tersebut, sambung Richard, Sekda Gumas memerintahkan perangkat daerah yang lambat dalam realisasi DAK fisik, seperti Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, supaya membentuk tim percepatan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas menjelaskan, rapat TEPRA kali ini ada empat poin penting. Pertama adalah pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang sifatnya transfer. Kedua adalah percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang ada, yang sifatnya fisik maupun non fisik berkaitan dengan dana DAK.

Ketiga adalah dana desa yang juga menjadi fokus, karena ada batasan untuk bisa disalurkan. “Yang lebih penting adalah semakin cepat disalurkan maka akan semakin berdampak terhadap perputaran ekonomi yang ada pada kecamatan-kecamatan dan desa-desa,” tukasnya seraya menambahkan yang keempat adalah penyerapan dana covid-19.

Richard meminta instansi terkait untuk menggenjot sektor pendapatan. Salah satunya melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terutama dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Gunung Mas.

“Kita sepakat bisa mendorong agar HGU milik PBS bisa kita percepat dan Bagian Ekonomi serta Pelayanan Satu Pintu juga bisa menindaklanjuti hal tersebut supaya percepatan langkah yang kita ambil bisa meningkatkan progres dari pendapatan,” ungkap dia.

Richard menyatakan, realisasi pendapatan perangkat daerah kabupaten Gunung Mas ada yang sudah di atas 100 persen dan ada juga yang belum 100 persen dari target. Tetapi secara umum, kondisi pendapatan kabupaten Gunung Mas masih dalam progres atau normal.

“Kita berharap dana DAK harus digenjot. Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak bisa kita laksanakan sehingga akhirnya dananya tidak dapat dikucurkan,” pungkasnya.GM1-Istimewa