PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H. Nuryakin pimpin Entry Meeting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/2/2023).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah H. Nuryakin menyambut baik kegiatan evaluasi yang akan dilakukan oleh BPKP dan meminta kepada Kepala Perangkat Daerah terkait agar mendukung dan membantu seluruh proses evaluasi sebagai upaya untuk menata pemerintahan yang lebih baik, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam dan investasi.

“Kita berharap teman-teman SKPD dapat memaksimalkan membantu BPKP. Jika ada data-data yang diminta segera, jangan karena ini tidak ada perintah gubernur, wagub atau sekda jadi tidak dikasih, hal ini jangan sampai terjadi, kalau sudah Entry Meeting berarti Pemprov Kalteng sudah membuka pintu untuk membuka data kecuali data-data yang dikategorikan tertutup”, tutur Sekda H. Nuryakin.

Sekda menegaskan khususnya kepada Inspektorat selaku penghubung Pemprov Kalteng bisa memberikan informasi atau data yang akurat agar evaluasi yang dilaksanakan BPKP Prov. Kalteng bisa berjalan baik dan lancar.

Di tempat yang sama, Korwas Bidang Investigasi BPKP Kalteng Suyadi mewakili Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalteng Bambang Ari Setiono megatakan bahwa evaluasi ini berlangsung hingga pertengahan Maret 2023 mendatang. Suyadi mengutarakan, beberapa agenda prioritas pengawasan BPKP tahun 2023 antara lain Reforma Agraria, tata kelola tambang, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan tata kelola anggaran pemilu.

“Itu semua dalam rangka melaksanakan amanat dari Presiden RI terkait dengan rencana agenda prioritas dan pengawasan”, kata Suyadi.

Lebih lanjut disampaikan Suyadi, sedikit gambaran khusus untuk Reforma Agraria, ada beberapa fokus yang ingin dicapai sesuai dengan tujuannya yaitu ketepatan kebijakan dan keselarasan kebijakan Reforma Agraria, terkait dengan ketepatan perencanaan Reforma Agraria, terkait dengan target dan capaian beserta kendala dalam pelaksanaan Reforma Agraria, terkait dengan hambatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Reforma Agraria ingin mendalami adanya resiko pelaksanaan Reforma Agraria yang belum termitigasi. Ruang lingkup ini akan mencakup sisi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban Reforma Agraria tahun 2020-2022.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak sekda karena sudah menerima kami dan memberikan dukungan, kami juga minta dukungan dengan bapak/ibu atau dinas terkait dengan penugasan kami tentunya dengan kelengkapan data-data yang kami perlukan untuk melaksanakan dan menuntaskan tugas kami. Karena waktu kami terbatas, kami harapkan pihak terkait bisa segera menyediakan data-data yang sekiranya memang ada di dinas yang bersangkutan”, tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu I Inspektorat Kalteng Eko Sulistiono menyampaikan dengan adanya Entry Meeting berarti Pemprov Kalteng membuka pintu dan juga welcome terhadap pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan BPKP Prov. Kalteng sehingga harapannya kepada dinas teknis pengampu terhadap Reforma Agraria bisa membuka data seluas-luasnya sebagaimana diminta dari tim untuk dievaluasi.

“Evaluasi ini tujuannya adalah melihat menilai kinerja kita sebagaimana dengan apa yang diharapkan, apakah target kita tercapai atau tidak. Penilaian dari BPKP bisa menjadi cermin dan acuan untuk perbaikan pelaksanaan tugas lebih lanjut”, tutupnya.PR1 - MMC Kalteng