KUALA KURUN - Fraksi Gerakan Karya Bersatu (GKB) DPRD Kabupaten Gunung Mas mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas agar sungguh-sungguh memperhatikan perbaikan dan peningkatan sejumlah infrastruktur jalan di wilayah setempat. 

“Infrastruktur jalan harus mendapat perhatian khusus dan masuk ke dalam daftar prioritas pembangunan. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara perlahan namun tetap harus terwujud,” ujar Juru Bicara Fraksi GKB, Espriadi pada rapat paripurna ke-2 masa persidangan III tahun sidang 2022, Selasa (5/7). 

Espriadi menyatakan, beberapa jalan umum yang perlu diperbaiki dan diprioritaskan, yakni Jalan Nyai Balau di depan Kantor Kelurahan Tewah. Kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah dan berdampak buruk pada aktivitas masyarakat dalam berdagang. 

“Sampai saat ini, belum ada perhatian khusus dari pemkab terhadap jalan yang menjadi akses lalu lintas pasar tersebut. Kami berharap ini menjadi prioritas untuk diperbaiki,” katanya. 

Yang juga tidak kalah penting, Espriadi mengatakan, perlu memberikan perhatian lebih terhadap ruas jalan penghubung Kuala Kurun menuju ke Desa Linau, Kecamatan Rungan yang mengalami kerusakan parah. 

“Segera realisasikan perbaikan jalan itu. Kalau rusak parah, maka berdampak buruk pada efektivitas lalu lintas perdagangan masyarakat sekitar desa,” kata legislator dapil dua asal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut. 

Berikutnya adalah jalan penghubung dari Kelurahan Tumbang Rahuyan menuju Desa Tumbang Bahanei, yang kondisinya saat ini mengalami kerusakan total. Jalan itu tidak dapat dilalui kendaraan roda empat dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua selama dua tahun terakhir ini. 

“Kami meminta agar pemkab memberikan tindakan khusus dan merealisasikan perbaikan jalan dengan dimasukan ke dalam program prioritas tahun 2023,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing menyatakan, ruas Jalan Nyai Balau di Kelurahan Tewah sudah masuk anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gumas melalui program pemeliharaan jalan. 

“Sekarang ini sudah dalam pelaksanaan fisik, dengan nilai kontrak sebesar Rp640.000.000,” ujar Efrens. 

Untuk jalan penghubung Kuala Kurun-Linau, Efrensia mennyatakan, statusnya merupakan jalan provinsi, sehingga perbaikan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Namun dari pemkab akan tetap berkoordinasi, agar jalan itu menjadi salah satu yang diprioritaskan. 

“Kalau jalan penghubung Kelurahan Tumbang Rahuyan menuju Desa Tumbang Bahanei, tahun ini tidak ada penanganan, karena keterbatasan anggaran. Untuk tahun 2023, akan kami upayakan ada penanganan sambil menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutup Efrens.GM1-Istimewa