KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) akan menempuh kebijakan pengamanan aset tanah di samping Polres Gumas. Tanah tersebut merupakan hibah dari masyarakat ke Pemkab Gumas.

“Penyelesaian secara administratif akan dilakukan. Beberapa kendala yang ditemukan, diantaranya sertifikat tanah yang dihibahkan warga ke Pemda sampai sekarang masih belum terkumpul semua sehingga ATR/BPN Gumas belum bisa memprosesnya,” kata Assisten Pemerintahan dan Kesra Setda Gumas Lurand usai Rapat Penyelesaian Masalah Tanah Pemkab Samping Polres Gumas, Rabu (13/10/2021) di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gumas.

Lurand menyambung akan dilakukan penelusuran sertifikat-sertikat yang belum terkumpul. Apakah masih di Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng ataukah masih di warga yang bersangkutan.

“Ini yang akan ditelusuri guna penyelesaian secara administratif,” imbuh dia.

Mantan Camat Kurun itu menjabarkan terhadap warga yang telah menghibahkan tanahnya, akan diberikan tanah di luar lokasi tanah yang dihibahkan. Direncanakan satu orang mendapat kaplingan ukuran 40 meter x 50 meter.

Untuk sertifikat baru atas tanah 40 meter x 50 meter, sertifikat  lama mesti dikumpulkan ke Kantor ATR/BPN Gumas untuk dimatikan. Direncanakan pula dibuat jalan ke lokasi tanah yang nantinya dibagikan ke 56 orang warga yang telah menghibahkan tanahnya.

Sementara Kepala Kantor ATR/BPN Gumas Ferdinan Adinoto menyebut tanah warga yang telah dihibahkan sertifikatnya harus dimatikan.

“Beberapa sertifikat belum diserahkan sehingga proses selanjutnya jadi terkendala,” ujar Nunung panggilan karibnya Ferdinand

Rapat dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Hardeman, Kabag Pemerintahan Setda Gumas Jepin dan sejumlah undangan.GM1