PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah H Abdul Razak mengingatkan agar semua pihak untuk tidak lengah dan selalu mewaspadai penyebaran COVID - 19, meskipun laju tingkat penularan mulai mengalami penurunan.

Pentingnya kewaspadaan harus ditingkatkan, mengingat sejumlah daerah di Provinsi Kalteng sedang dilanda musibah banjir. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat mengungsi ke posko penampungan yang ada, hingga membuat aturan protokol kesehatan sangat minim diterapkan.

“Siapapun tidak mau musibah terjadi. Akan tetapi, saya mengingatkan agar jangan lengah dan selalu meningkatkan kewaspadaan,”kata Razak kepada Barita Itah.co.id melalui sambungan telepon, Kamis (16/9).

Selain itu masih banyak orang yang memiliki status hitam berkeliaran di tempat umum, seperti bandara, pasar, pusat perbelanjaan yang telah terdeteksi oleh aplikasi Peduli Lindungi.

Ia meminta kepada tim Satgas COVID - 19, segera bisa menurunkan tim reaksi cepat apabila menemukan orang yang berstatus hitam berkeliaran di tempat umum, yang telah terdeteksi oleh aplikasi Peduli Lindungi membantu pelacakan (tracking).
“Orang berstatus hitam adalah orang yang terpapar atau pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. Untuk meminimalkan penularan, mereka harus di karantina serta di berikan perawatan sebaik mungkin hingga sembuh,”terang Politikus senior Partai Golkar Kalteng ini.

Ia pun berharap, menurun nya kasus COVID - 19 bisa menjadi momentum untuk berbenah, seperti mempersiapkan infrastruktur kesehatan, khusus menangani kasus corona dengan harapan tidak ada lagi gelombang selanjutnya.

“Selain itu Sarpras bagi warga yang terkontaminasi COVID -19 juga harus di maksimalkan supaya tidak terjadi kendala selama menjalani masa perawatan. Seperti bed pasien, oksigen, obat-obatan dan lain sebagainya,”sebut wakil rakyat asal Dapil III Kalteng meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini.

Razak meminta, agar pemerintah daerah memaksimalkan mitigasi kemungkinan munculnya dampak COVID - 19, mengingat virus ini terus mengalami mutasi.

Selain itu juga penanganan di hulu perlu di perkuat dengan program 3T (testing, tracing, treatment). Sehingga apabila menemukan kasus, dapat segera tertangani.

“Terus gencarkan vaksinasi, apalagi pemerintah pusat saat ini telah memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena apabila target capaian vaksinasi tidak terpenuhi, status PPKM bisa kembali di naikan,”tutup mantan Bupati Kobar ini.KT1