KUALA KURUN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Yansiterson didampingi Asisten III Setda, Untung, mengikuti Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan C-ASN Tahun 2021 secara virtual , diruang Rapat Sekda, pada Kamis (04/03/2021), siang.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, jumlah rencana formasi yang akan dibuka pada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 sudah sesuai kebutuhan instansi.

Dikatakannya, dari 1,3 juta kebutuhan ASN tersebut, terdiri dari formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil.

“Pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan,” kata Ma’ruf Amin.

Ia menjelaskan, skema pertama, pemerintah akan merekrut satu juta guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Skema satu juta guru ini sebagai upaya penyelesaian kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia.

Kedua, pemerintah akan merekrut 300 ribu ASN di luar jabatan guru PPPK. Baik melalui skema ASN maupun PPPK, melalui jalur reguler yang setiap tahun dibuka.

“Ini juga untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun,” kata Ma’ruf.

Ia berharap, Kementerian PAN-RB dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen tahun ini sebaik mungkin. Ia berharap melalui rekrutmen ini, pemerintah benar-benar memperoleh talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia.

“Saya juga mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan yang terkait percepatan reformasi birokrasi nasional,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, rekrutmen ASN dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah. “Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya,” ujar Tjahjo dalam sambutannya, Kamis (04/03/2021).

Oleh karena itu, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara daring bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). GM2