DENPASAR - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022, bertempat di Kharisma Ballroom, Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Senin (9/5/2022).

Rakornas dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH. Maruf Amin, pada pukul 20.00 WITA. Acara ini digelar selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2022. Tema yang diusung dalam Rakernas APPSI Tahun 2022 adalah "Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan”.

Rapat Kerja Nasional APPSI ini merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama 1 tahun. Kegiatan ini merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah Musyawarah Nasional dalam pengambilan keputusan dan penetapan Program Kerja APPSI.

Wapres KH. Maruf Amin dalam arahannya mengatakan orientasi pembangunan masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang efektif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara.

“Sesuai semangat konstitusi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah pun diharapkan mampu mengambil kebijakan yang dibutuhkan dengan aspirasi rakyat," ucap Wapres.

Maaruf Amin menguraikan beberapa hal yang mesti dijadikan pedoman bagi jajaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pertama, di masa pandemi saat ini, program-program diminta berfokus pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. 

Kedua, terus mendorong peningkatan kualitas SDM di daerahnya masing-masing serta menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda.

Ketiga, menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Keempat, meluncurkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, dan penggunaan teknologi digital.

Terakhir, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, saya minta seluruh Gubernur melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan ASN karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah, mencegah praktek KKN serta diskriminasi dalam Tata Kelola Pemeritahan termasuk praktek jual beli jabatan,” tandasnya. MMC KALTENG/PR1