KUALA KURUN - Fraksi-fraksi pendukung DPRD Gunung Mas memberi masukan dan saran terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong.

Masukan dan saran tersebut disampaikan juru bicara fraksi-fraksi pendukung DPRD Gunung Mas pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022, Selasa (15/11).

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya (jubir), Untung Jaya Bangas  meminta penanganan ruas jalan Tewah-Tumbang Miri menjadi prioritas dalam anggaran pilar infrastruktur tahun 2023.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta Bupati menindak tegas angkutan PBS perkebunan maupun kehutanan yang memakai ruas jalan tersebut ketika melebihi tonase. “Tahun 2023, sebaiknya dibuatkan juga alat timbangan sebagai kontrol berat angkutan yang melalui ruas jalan tersebut,” kata Untung.

Fraksi Demokrat juga menyarankan perlunya kreatifitas perangkat daerah dalam mencari sumber pendapatan asli daerah dengan melibatkan potensi yang ada, seperti pajak hasil zircon/puya, bahan galian C yang di PBS dan aktivitas catering di PBS yang menggunakan jasa catering serta potensi lainnya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui jubir, Elvi Esie menyarankan agar penyertaan modal Pemkab ke Perusda Gunung Mas Perkasa agar ditunda jika pending jika Perusda tidak ada program atau perencanaan kerja yang jelas. Kalaupun penyertaan modal tetap dilakukan, fraksi PDI Perjuangan minta dilakukan audit kinerja melalui BPKP atau BPK sebelum ranperda disahkan.

Fraksi partai Golkar melalui jubirnya Siti Hilmiah menyarankan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) menyosialisasikan lebih giat ke masyarakat bahwa program Jampersal sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat bisa diikutsertakan menjadi peserta BPJS kesehatan.

Dinkes juga diminta mengupayakan menekan angka stunting dengan meningkatkan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak dengan menyosialisasikan cara memenuhi gizi bagi ibu hamil dan anak-anak melalui camat, lurah dan kepala desa.

Jubir fraksi Partai NasDem-Hanura, Evandi meminta bupati memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer, karena dari temuan di lapangan, masih ada beberapa perangkat daerah yang memperlakukan tenaga honorer secara tidak manusiawi, yakni tenaga honorer yang digaji dengan sistem rapel 3 bulan bahkan sampai 6 bulan.

Diminta juga tahun anggaran 2023 untuk perbaikan dan peningkatan ruas jalan di daerah pemilihan tiga yang mana terdapat banyak sekali jalan dan jembatan yang memang sudah tidak layak dan harus mendapat penanganan dari Pemkab.GM1-Istimewa