PALANGKA RAYA - Tujuh fraksi DPRD Palangka Raya, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan Fraksi Perindo-PSI menyampaikan pemandangan umumnya terhadap nota keuangan RAPBD 2023, Selasa, 15 November 2022.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ted Mahendra mengatakan pembangunan difokuskan pada pemulihan ekonomi di sektor Industri, pariwisata dan investasi, lalu reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

“Kiranya hal itu menjadi pedoman bagi Pemko dalam menyusun dan merencanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bermuara pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19,” ujar Ted.

Ia menjelaskan, berdasarkan pada pidato pengantar oleh wali kota penyusunan RAPBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menitikberatkan pada pembangunan pada sektor esensial.

“Secara prinsip Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima RAPBD tersebut untuk dibahas dan ditelaah lebih dalam ke tahapan selanjutnya, sebelum nantinya menjadi Perda tentang APBD 2023,” tuturnya.

Sebagai catatan bagi Pemko, pihaknya menyampaikan sejumlah hal. Pertama, menjelang masa akhir periode kepemimpinan kepada daerah, pihaknya senantiasa mengingatkan agar seluruh kebijakan anggaran yang disusun mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Ini perlu diingatkan agar proses pembangunan Kota Palangka Raya senantiasa terarah dan terukur sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama,” sebutnya.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja kepala daerah beserta seluruh jajaran, dimana semangat untuk melakukan perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik bagi tumbuh kembang pembangunan di kota setempat.

Namun juga harus tetap mengedepankan asas kepatutan dan norma-norma sosial yang berlaku sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dimasyarakat meskipun niatnya baik.

“Kami senantiasa berkomitmen mengawal dan menjaga seluruh kebijakan Pemko dibawah kepemimpinan bapak Fairid Naparin, sejauh kebijakan yang dikeluarkan berpihak dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.PR1 - Istimewa