PALANGKA RAYA - Rencana tentang kebijakan Wali Kota untuk membuka secara bertahap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di kota cantik mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M Hasan Busyairi.

Legislator Partai Golkar itu menyatakan bahwa PTM terbatas yang akan dilakukan secara bertahap dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi dampak yang ditimbulkan.

"Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui serta mendata apakah selama PTM terbatas ada muncul klaster atau tidak. Jadi kami sepakat dengan kebijakan Wali Kota," kata Hasan, Rabu (6/10/2021).

Menurutnya apabila proses PTM dilaksanakan terbatas khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka harus mengacu pada ketentuan yang disepakati dalam SKB 4 menteri.

Selain itu juga PTM terbatas nantinya juga harus mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng,  terutama terkair pelaksanaan PTM jenjang SMA/SMK.

"Intinya kebijakan di bidang pendidikan diperlukan prinsip kehati-hatian karena menyangkut kesehatan peserta didik sebagai pondasi dasar penerus bangsa," ujarnya.

Dirinya meminta kepadaa Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya agar dalam melaksanakan PTM penuh kehati-hatian serta mengambil sampel dari satu sekolah terlebih dahulu.

"Yang tidak boleh dilupakan adalah prokes selama PTM harus dipastikan terlaksana dengan baik serta memaksimalkan gencarnya vaksinasi pada guru, orangtua murid dan peserta didik itu sendiri," pungkasnya.PR1