PALANGKA RAYA - Pemerintah kota Palangka Raya bersama dengan pihak terkait, diminta dapat melakukan sosialisasi literasi digital. Hal ini  untuk mendukung akselerasi digitalisasi termasuk digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak perbankan lainnya.

“Ini sebetulnya membutuhkan sistem yang keamanan yang mumpuni, selain kita bicara pengembangan infrastrukturnya. Tetapi tidak kalah penting adalah literasi digital literasi, bagaimana mengajarkan masyarakat agar dapat menerima serta memahami sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi. Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman mendalam dari masyarakat selaku pengguna," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung, Rabu (13/4/2022).

"Apalagi saat ini Pemerintah Kota juga perlahan-lahan mulai menerapkan sistem digitalisasi keuangan. Dimana salah satunya ada program pembayaran non tunai melalui QRIS di Pasar Wadai Ramadan. Ini terobosan yang harus diapresiasi juga," tambahnya lagi.

Di sisi lain juga, Politisi PDI Perjuangan ini juga mencontohkan masih adanya gap terhadap literasi digital di masyarakat termasuk di bidang keuangan digital. Menurutnya, banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan digital, namun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga terjebak pada masalah-masalah, seperti yang ramai beberapa waktu lalu yakni terkait dengan pinjaman online.

“Pemerintah pusat hingga daerah telah merencanakan arah kebijakan sistem pembayaran terutama yang terkait dengan akselerasi digitalisasi di tahun ini seperti Integrasi, Interkoneksi dan Interoperabilitas pembayaran digital melalui BIFAST, SNAP dan menambah pengguna QRIS hingga penerbitan Digital Rupiah. Diharapkan agar ada literasi yang lebih luas, sehingga tidak ada permasalahan dalam pergeseran budaya sistem keuangan ini yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat," pungkasnya. PR1