PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan kabar negatif terkait kelangkaan minyak goreng, terlebih menjelang bulan Ramadan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) H Achmad Rasyid, Jumat (1/4/2022). Menurutnya, pemerintah juga harus bisa memberikan penanganan serius apabila terjadi inflasi minyak goreng di pasaran menjelang bulan ramadan.

“Seharusnya pemerintah segera mengatasi hal ini. Memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ketersediaan minyak goreng aman dengan harga yang normal,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Murung Raya (Mura) ini juga menegaskan, agar dinas terkait yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalteng segera melakukan operasi pasar secara menyeluruh.

“Hal tersebut dapat dikordinasikan hingga ke tingkat pemerintahan Kabupaten dan desa. Melakukan Operasi pasar, baik di supermarket hingga pasar tradisional. Jangan sampai masyarakat mengeluh baru pemerintah turun tangan,” ujarnya.

Kendati demikian, solusi yang dapat dilakukan pemerintah, yakni mengharuskan pelaku usaha perkebunan sawit untuk mengutamakan keperluan minyak goreng dalam negeri. “Misalnya, aturan ekspor untuk pengusaha sawit CPO, pemerintah bisa membuat regulasi batasan pengiriman ekspor. Maksudnya,  penuhi dulu keperluan minyak goreng di dalam negeri, kemudian pemenuhan permintaan keluar negeri. Selain itu, meminta agar pemerintah dapat berinovasi dan mencari serta pengelolaan sumber minyak goreng alternatif lain. Seperti minyak kelapa dan lainnya,” tandasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menilai, akan banyak dampak negatif yang akan dihadapi pemerintah, ketika keluhan masyarakat tidak ditanggapi dengan cepat. Bahkan hal tersebut aman melahirkan opini-opini dan isu yang menyesatkan masyarakat dan berdampak pada stabilitas daerah.

“Saya himbau kepada pemerintah untuk segera tangani ini. Pemerintah harus mencari solusi. Jangan sampai ada asumsi bahwa, jangan-jangan memang ada mafia minyak goreng. Kemudian asumsi itu berkembang, bahwa ada mafia perkebunan dan bekerja sama dengan pemerintah. Inilah narasi negatif yang terdengar , bahwa kondisi ini sengaja dibiarkan. Hal ini jangan dibiarkan. Saya himbau juga kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh pada hal tersebut. Percaya, pemerintah akan memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.  PR1