KUALA KURUN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) merespons pantauan proyek kontrak tahun jamak (multi years) APBD Gumas di wilayah dapil III oleh Anggota komisi II DPRD Gumas Untung Jaya Bangas, Punding S Merang dan Evandi.

“Kami (DPU) mengapresiasi pengawasan yang dilakukan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gunung Mas terkait progress multi years pembangunan jalan dan jembatan di ruas jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi,” kata Kepala Dinas PU Kabupaten Gumas Baryen, Senin (16/8/2021) sore.

Baryen mengungkapkan, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik. Pun begitu sejumlah pekerjaan mengalami keterlambatan dalam pengerjaannya. Keterlambatan disebabkan beberapa faktor yang bukan merupakan faktor kesengajaan melainkan kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari. Seperti pelaksana pekerjaan yang sakit bahkan ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 serta faktor lainnya.

Keterlambatan tersebut menjadi perhatian DPU yang terus mendorong pelaksanaan pekerjaan proyek multi years untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan mutu. Evaluasi  dilakukan disetiap proyek multi years. Hasil evaluasi menjadi pendorong kontraktor pelaksana untuk mengerjakan proyek dengan memperhatikan ketepatan waktu dan mutu.

“Pengawasan pekerjaan proyek multi years sudah dan akan terus kami lakukan disetiap dapil untuk memastikan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Kami mendorong pelaksana pekerjaan menekan keterlambatan dan menggenjot kegiatan,” tegas Baryen didampingi Kabid Bina Marga Bambang Jaya dan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang juga PPTK proyek multi years Teras.

Sementara, Kabid Bina Marga Bambang Jaya menjelaskan, kurang lebih 28 kilometer ruas jalan yang sudah ditangani (peningkatan). Dari Tumbang Miri-Penda Rangas-Tumbang Sian-Tumbang Lapan.

Sedangkan 10 kilometer dari Desa Tumbang Siruk-Tumbang Napoi masih belum tertangani.

Ia mengaku keterlambatan pekerjaan proyek multi years dapil tiga bukan kesengajaan, tapi beberapa faktor yang tidak bisa dihindari. Seperti tenaga inti dan operator yang terpapar COVID-19, kendati mereka sudah menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19. Evaluasi rutin dilakukan DPU untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar dan norma yang berlaku.

“Kami selalu berkomunikasi dengan kontraktor untuk memperkecil keterlambatan. Mereka berjanji menggenjot pekerjaan sehingga selesai sesuai waktu yang ditentukan. Evaluasi dilakukan untuk mendorong pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, sehingga tidak merugikan masyarakat dan negara,” ujar Bambang.  GM1