JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menarik bea meterai Rp10 ribu untuk pelanggan platform digital termasuk belanja online di e-commerce, untuk transaksi pembelian di atas Rp 5 juta rupiah

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aturan ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

"Mengenai bea meterai yang akan dikenakan terhadap dokumen pada transaksi e-commerce, secara umum diatur dalam UU Bea Materai," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/6).

Menurut dia, segala pertimbangan telah dilakukan oleh DJP sebelum menetapkan pengenaan bea meterai Rp10 ribu untuk dokumen transaksi di e-commerce.

"Mengenai potensi dan risiko atas pengenaan bea meterai juga telah menjadi pertimbangan DJP dalam meluncurkan ketentuan ini," terang dia.

DJP pun terus melakukan diskusi dengan asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) terkait dengan pengenaan bea meterai Rp10 ribu tersebut.

Saat ini, pembahasan terus bergulir untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan ditambahkan dalam pengenaan bea materai.

Menurut dia, segala pertimbangan telah dilakukan oleh DJP sebelum menetapkan pengenaan bea meterai Rp10 ribu untuk dokumen transaksi di e-commerce.

"Mengenai potensi dan risiko atas pengenaan bea meterai juga telah menjadi pertimbangan DJP dalam meluncurkan ketentuan ini," terang dia.

DJP pun terus melakukan diskusi dengan asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) terkait dengan pengenaan bea meterai Rp10 ribu tersebut.

Saat ini, pembahasan terus bergulir untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan ditambahkan dalam pengenaan bea materai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan ini untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha.

"Pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik bertujuan untuk menciptakan level of playing field sehingga dapat menjaga kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku ekonomi digital dan konvensional," ujarnya.

Adapun untuk bea meterai ini bakal dikenakan untuk dokumen saat belanja online dengan nilai transaksi di atas Rp5 juta. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan 11 persen untuk setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) tanpa minimal pembelian.

Neil menjelaskan pengenaan bea meterai ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Bea Meterai. Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait jenis dokumen yang dikenai bea meterai yaitu dapat berbentuk tulisan tangan, cetakan, maupun dokumen elektronik.

Dokumen elektronik termasuk didalamnya e-commerce ataupun platform belanja online seperti Shopee, Zalora dan Tokopedia.

Lebih lanjut, ia berharap pengenaan bea meterai untuk belanja online ini tidak memberikan dampak negatif ke ekonomi digital secara keseluruhan.

"Pengenaan bea meterai ini bukan merupakan jenis pajak baru sehingga diharapkan tidak akan berimbas terhadap ekonomi digital," jelasnya.BI1 - Net