PULANG PISAU - Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulang Pisau Tony Harisinta melalui Sekretaris BPPKAD Pulpis Zulkadri mengatakan, sampai di Agustus 2020 ini ada beberapa realisasi fisik yang sudah di cairkan, diantaranya kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) yang sudah di keluarkan SP2D-nya.

"Ada juga beberapa Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana saat ini masih ada persyaratan-persaratan yang belum dipenuhi, seperti dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang masih perlu dilengkapi. Harapan kita di bulan Agustus ini benar-benar bisa mendongkrak realisasi serapan anggaran kita," beber Zulkadri.

Dia pun berharap, pada tahun 2020 ini, untuk menambah realisasi serapan anggaran, diantarannya dari dana penanganan COVID-19 terutama untuk dana penanganan dampak ekonomi dapat segera berjalan.

"Untuk penanganan dampak ekonomi ini bisa diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terhadap penanganan dampak ekonomi, maka mereka bisa mengusulkan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dan itu bisa mendongkrak. Kita mengharapkan OPD terkait yang menangani dampak ekonomi, bisa merealisasikan untuk mengajukan RKB," bebernya.

Zulkadri mengakui, sampai sekarang ini masih belum ada yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) melalui dana BTT untuk penanganan dampak ekonomi. Untuk dana BTT ini telah tersedia sebesar Rp 11 Miliyar.

Zulkadri mengakui, realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pulpis sampai bulan Juli 2020 baru mencapai 31 persen, dari anggaran keseluruhan Rp900, 78 Miliyar. "Kita bersyukurnya di bulan Agustus ini sudah ada beberapa yang mengajukan, terutama paket-paket besar," ujarnya. 

Sementara dari dana DAK, sebagian di Dinas PUPR pada bidang Bina Marga sudah berjalan, dan masih menungu dana masuk untuk tahap berikutnya. "Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka akan mendongkrak realisasi yang cukup besar, dan bidang-bidang lain masih menunggu," terang Zulkadri.

Dia mengharapkan program kegiatan dari OPD masing-masing, jika sudah terealisasi dan sudah bisa di proses pencairan maka segera saja untuk melakukan proses pencairan. "Jangan ditunda-tunda, dan kalau ada beberapa kegiatan dimana sudah ada proses serah terima, maka dapat di ajukan proses pencairannya," beber Zulkadri.

Sementara untuk dana BTT penanganan COVID-19, ia meminta agar OPD terkait bisa mengajukan RKB. Selanjutnya pihaknya akan meminta APIP untuk mereview supaya bisa dikeluakan dari dana BTT.

Untuk diketahui, sumber untuk penanganan COVID-19 ini, ada tiga. Pertama, program kegiatan dari Dinas masing-masing, kedua Bantuan Sosial APBD yang disiapkan sebesar Rp 11 Miliyar, dan baru terealisasi Rp 1,6 Miliyar. Dan ketiga, Dana Tidak Terduga diantaranya untuk penanganan dampak ekonomi dan kesehatan.

Ia mengharapkan dengan baru terserapnya realisasi anggaran sebesar 31 persen dari anggaran keseluruhan Rp 900,78 Miliyar ini, dan dimana Bupati Pulang Pisau H. Edy Pratowo mengharapkan agar target capaian di Triwulan 3 pada bulan September mendatang, maka Ia mengingatkan seluruh OPD dapat mempercepat seluruh kegiatan.

"Anggaran kita ini sudah tersedia, dan jangan sampai di akhir tahun ini menumpuk untuk proses pencairan. Dan maka dari itu, di awal-awal tahun itu kita genjot, agar di akhir tahun itu tidak menumpuk," ucapnya.

Zulkadri mengakui di tahun 2020 ini cukup berat tantangannya, seperti tahun sebelumnya pun sudah menumpuk di akhir tahun, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19.  "Untuk tahun ini, progres kita sempat tertunda pada bulan Februari sampai Juni 2020, dan baru sekarang kembali jalan. Harapan kita, di triwulan ke 3 ini kita genjot sampai bulan September untuk progresnya, harus di atas 50 persen," pungkasnya. PP1