PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan, usaha perikanan di wilayah setempat memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan ke arah ekspor. "Untuk itu belum lama ini kami melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha ekspor untuk komoditi perikanan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Darliansjah, Selasa (11/1/2022).

Hasil pertemuan tersebut, para eksportir mengharapkan komitmen bersama antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan ekspor di provinsi setempat. Kemudian nantinya akan dilaksanakan peluncuran produk ekspor perikanan Kalteng dan sebagai persiapan, pihaknya telah melaksanakan rapat lanjutan yang dihadiri pejabat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangka Raya, serta lainnya.

"Kami membahas kesiapan dari semua pihak untuk menetapkan waktu dilakukan peluncuran, termasuk kendala apa saja yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan tersebut," ungkapnya. Dalam kegiatan itu pihak SKIPM Palangka Raya dan para eksportir menyampaikan beberapa kendala dalam pengiriman ekspor, seperti tidak adanya connecting penerbangan yang tetap ke negara tujuan, yakni dalam pengiriman ekspor, tidak semua penerbangan bisa mengirim ke negara yang dituju.

Terlebih diketahui bersama di masa pandemi COVID-19, semua jadwal penerbangan berubah sehingga menghambat pengiriman ikan. Oleh karenanya diharapkan kuota pengiriman bisa digabung dengan komoditi selain perikanan, agar biaya operasional pengiriman tidak berat.

Selama ini untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak pernah terdata di Stasiun Karantina Ikan Palangka Raya, sehingga data ekspor yang tercatat hanya sebagian kecil saja. Padahal potensi ekspor perikanan di Kalteng cukup besar terutama ikan hias alam. Lebih lanjut Darliansjah menjelaskan, diperlukan kerja sama dengan kabupaten dan kota dalam hal pemetaan potensi perikanan untuk mendukung tersedianya data guna mendukung para eksportir.

"Perlu dibentuk tim kecil yang terdiri dari pihak pemerintah yakni SKIPM dan Dislutkan, serta pelaku usaha ekspor guna mempersiapkan data-data seperti data komoditi potensi untuk ekspor, baik volume dan negara tujuan, termasuk data penerbangan untuk menyesuaikan jadwal pengiriman barang,” terangnya. ant/pr1