MUARA TEWEH – H Parmana Setiawan mengapresiasi pelatihan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBDes, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Perpajakan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan selama satu hari penuh di Gedung Balai Antang Muara Teweh itu.

“Saya rasa itu sangat penting atas pelatihan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2024 ini sangat penting dilakukan untuk lebih meningkatkan pengawasan dan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sebagai pengguna anggaran sekaligus penanggung jawab anggaran,” kata H Parmana Setiawan, pada Kamis, 18 Juli 2024 siang.

Kata politisi dari partai PKB itu, meminta agar para kepala desa se Kabupaten Barito Utara lebih jeli dan selalu berhati-hati serta waspada dalam mengelola anggaran yang ada bersama-sama dengan unsur Sekretaris Desa beserta Kaur dan Kasi selaku pelaksana pengelola keuangan desa di masing-masing desanya.

Maka dari itu dirinya juga mengharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, Pemerintah Desa selalu mengedepankan kepentingan desa secara umum dan berasaskan keadilan untuk pemerataan pembangunan terutama bagi Dana Desa (DD) yang ada di kabupaten Barito Utara.

Karena tambahnya, dana tersebut yang berasal dari bantuan APBN sangatlah ketat penggunaannya yaitu untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk operasional pemerintah desa dan BLT Desa juga.

Untuk itu ia juga menyarankan kepada pemerintah desa sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penggunaan dana hendaknya selalu mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku demi terselenggaranya pembangunan di desa yang tertib dan lancar demi kesejahteraan masyarakatnya.

Secara lanjut Parmana mengatakan, dari sumber-sumber dana yang diterima oleh Pemerintah Desa selama ini seperti bantuan keuangan untuk dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) dan bantuan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten juga.

Selanjutnya juga didapat dari pendapatan asli desa berupa hasil usaha desa, hasil bumdes, hasil kerjasama desa dan hasil aset desa yang dipisahkan, pendapatan lain-lain yang sah berupa CD CSR, bantuan pihak ke 3, hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat.

“Jadi dari besarnya beban dan tanggung jawab yang diemban oleh Kepala Desa dan perangkat desanya tentunya agar selalu menjalankan keterbukaan dalam melaksanakan penggunaan dana maupun pengelolaan keuangan dengan benar juga,” katanya.

Selain itu juga ia mengharapkan kepada Pemerintah Desa di daerah ini untuk lebih meningkatkan komunikasi dan konsultasi kepada instansi-instansi yang berkompeten terhadap pengawasan dan pengelolaan anggaran seperti dengan Dinas Sosial PMD, Inspektorat, BPKA, BappedaLitbang kabupaten Barito Utara.

“Maka penting dan wajib juga selalu berkonsultasi ke kecamatan masing-masing sebagai jembatan antara Pemkab dengan pemerintah desa serta dapat berkoordinasi dengan pendamping desa dan pendamping lokal desa masing-masing yang sudah di tempatkan sesuai sk kerjanya”.tukasnya.BU1 - Istimewa