MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta pihak terkait menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalah penyaluran LPG 3 Kg yang sering dikeluhkan masyarakat. Rapat tersebut diadakan di aula DPRD Barito Utara pada Jumat sore, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya, dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya, serta perwakilan dari Pemkab Barito Utara dan agen-agen LPG.

RDP ini bertujuan untuk mengevaluasi harga LPG 3 Kg yang dianggap mahal dari agen ke pangkalan hingga ke tingkat pengecer. Hadir dalam rapat tersebut, asisten sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Gazali, staf ahli bupati bidang Ekonomi dan Keuangan Hery Jhon Setiawan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dewi Handayani, Direktur Perusda Batara Membangun, serta perwakilan dari pangkalan agen LPG.

H. Tajeri, salah satu anggota dewan yang hadir, mengungkapkan kekhawatirannya tentang penggunaan LPG 3 Kg oleh orang-orang mampu. Ia menekankan bahwa LPG 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah dan meminta agar mereka yang mampu berhenti menggunakan LPG bersubsidi tersebut.

“Saya menghimbau kepada orang-orang yang ekonominya menengah ke atas agar berhentilah menggunakan LPG 3 Kg. Kita tentu saja tidak mau disebut tidak mampu, dong pastinya malu,” ujar Tajeri. Jumat (17/5).

Sebagai politisi dari Gerindra dan Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Tajeri juga meminta agar agen dan pangkalan LPG transparan dalam penyaluran kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga harga di pasaran agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kita hanya menyuarakan apa yang disampaikan oleh warga masyarakat di daerah ini. Jadi ini sudah menjadi tugas saya untuk menyampaikan di forum ini,” tegasnya.