PALANGKA RAYA- Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menegaskan, kader partai yang membelot dan tidak menjalankan arahan DPP PDI Perjuangan, akan dikenakan sanksi berat, bahkan hingga dipecat.

"Sanksi yang akan dikenakan kepada kader partai yang tidak mengikuti instruksi partai di Pilkada 2020 akan dilakukan pemecatan sebagai kader PDI Perjuangan," kata dia saat memberikan sambutan di acara Rapat Kerja Daerah Khusus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kamis (17/9/2020).

Ia menjelaskan, mungkin selama ini para kadernya memang ada yang belum sepemahaman dengan keputusan partai dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah.

Rapat itu untuk menyamakan persepsi sehingga bisa memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung DPP PDI Perjuangan. "Pada intinya kita akan solid bergerak dan memenangkan paslon yang telah diusung PDI Perjuangan di Pilkada pada 9 Desember 2020," katanya.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada kader partai yang hanya karena ada ikatan saudara dengan paslon yang diusung dari partai lain, yang bersangkutan tidak mau bekerja sesuai tugasnya.

"Tugas kita, bagaimana caranya calon yang diusung partai kita bisa menang. Kalau sanak saudara kita berkeluarga dengan paslon yang menjadi lawan di pilgub ini, maka itu sudah menjadi risiko dan wajib memenangkan paslon dari partai PDI Perjuangan," katanya.

Ia menyatakan, tugas kader partai memang sangatlah berat karena calon yang didukung seorang petahana. Banyaknya kabar miring yang dihembuskan ke petahana tidak lain adalah karena kekurangan selama menjabat.

Maka dari itu para kader partai berlambang banteng moncong putih itu harus bisa melabrak dan melawan isu-isu yang beredar, baik di media sosial maupun isu-isu yang dapat merugikan paslon yang diusung PDI Perjuangan.

"Ada beberapa orang relawan Sugianto menuduh bahwa saya bergerak setengah hati, dengan isu tersebut saya akan buktikan bahwa saya tidak seperti itu," kata Dohong. ant