RAPAT - Kepala Diskominfosantik Kalteng saat memimpin rapat terkait Penyesuaian Ketentuan Teknis tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas di Kota Palangka Raya, Senin (13/3) - MMC Kalteng
Diskominfosantik Kalteng Gelar Rapat Penyesuaian Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas
PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) di daerah menggelar rapat terkait Penyesuaian Ketentuan Teknis tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas, bertempat di Gedung Smart Province (GSP) Diskominfosantik Prov. Kalteng, Senin (13/3/2023).
Rapat ini digelar sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng Agus Siswadi mengatakan sesuai dengan ketentuan yang baru bahwa provinsi tidak ada lagi tim penilai terkait dengan Pranata Humas dimana SK nya berakhir Februari 2023.
“Kami sudah menyelesaikan penilaian sampai 31 Desember 2022 dan terdapat 15 orang Pejabat Fungsional Pranata Humas yang dinilaikan DUPAK nya”, kata Agus Siswadi.
Pranata Humas Diskominfosantik Prov. Kalteng Ferawati mengutarakan diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, Tim Penilai Provinsi ditiadakan sehubungan dengan penilaian SK untuk Tim Penilai provinsi sudah habis masa berlakunya.
“Kami menghimbau kepada teman-teman Pranata Humas provinsi, kabupaten dan kota untuk menilaikan DUPAKnya ke Kementerian Kominfo, Tim Penilai provinsi atau kabupaten yang terdekat untuk DUPAK yang dinilaikan periodenya sampai dengan Desember 2022. Sedangkan untuk Pranata Humas penilaian tertanggal 1 Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sudah menggunakan penilaian dengan format SKP”, pungkasnya.
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, jabatan Fungsional Pranata Humas tidak ada lagi penilaian DUPAK, namun untuk kebutuhan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang dilakukan dengan penilaian evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan mulai tanggal 1 Januari 2023. Proses penilaian DUPAK bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas masih dapat dilakukan paling lambat 30 Juni 2023.
Pengusulan dan penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pranata Humas Non Penyetaraan dan Penyetaraan yang dinilaikan Tim Penilai di instansi cq Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo merupakan butir kegiatan yang dilaksanakan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
Sementara butir kegiatan di luar periodesasi tersebut tidak dapat dinilaikan. Butir kegiatan yang dinilaikan sampai batas waktu 30 Juni 2023, masih berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya.
Ketentuan pengusulan DUPAK bagi Instansi yang belum membentuk Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan atau untuk penilaian Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Golongan IV/b ke atas dapat diusulkan ke Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Unit Kerja Eksternal di Instansi Pembina Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo.
Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Penilai dan Tim Sekretariat Penilai JFT Pranata Humas serta Tim Penilai Pranata Komputer.PR1 - MMC Kalteng
Wah, Artis Hana Hanifah dan Pengusaha A Sudah Sama-sama Bugil Saat Digerebek
Petinju Kalteng Eiger Lamandau Kembali Naik Ring 2 April
Nah, Bupati Kotim Supian Hadi Dipanggil KPK Sebagai Tersangka Kasus Tambang
Kisah Berto, Petani Muda dari Pendahara
Berhasil Juarai WBC, Eyger Lamandau Disambut Bak Pahlawan oleh Kapolda Kalteng
Denda Rp250 Ribu Menanti Warga Kalteng yang Tak Pakai Masker, Pergub Sudah Terbit
Pertengkaran di Ujung Malam Berakhir Kematian Tragis, Suami Gantung Diri Setelah Bunuh Istri
Pasien COVID-19 Membeludak, Ruang Perawatan Penuh, Pemko Palangka Raya Cari Tempat Penampungan Baru
Minuman Tradisional Kalteng Baram dan Arak Akan Dilegalkan
Jalan Provinsi Ruas Palangka Raya - Kurun Rusak, Ini Saran DPRD Gumas