KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Sadar Tertib Arsip di Aula Bappedalitbang, Jumat (9/12).

“Gerakan Nasional Sadar Arsip merupakan upaya untuk membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip, khususnya yang terkait dengan birokrasi pemerintah,” kata Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing saat membuka kegiatan.

Lanjut dia, kegiatan bertujuan untuk meningkatkan Sistem Kinerja Pemerintahan yang transparan, akuntabel dalam penyediaan informasi yang autentik dan terpercaya. Terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, terjaminnya keselamatan dan keamanan arsip.

Kemudian keselamatan aset daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kesadaran semua elemen birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terhadap pengelolaan arsip yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dilakukan juga penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Sadar Tertib Arsib Kabupaten Gunung Mas, sebagai bentuk keseriusan dan kesepakatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan penanganan, penataan, pemeliharaan dan penyusunan terhadap arsip yang telah tercipta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ke depannya mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu salah satunya aplikasi persuratan secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada tahun 2023.

“Tahun depan saya mengharapkan nilai hasil audit eksternal/pengawasan kearsipan Kabupaten Gunung Mas di tingkat provinsi maupun tingkat pusat bisa ditingkatkan,” kata Efrens.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Mas, Edwin Yustian menyampaikan, tujuan kegiatan untuk mendorong kesadaran bagi seluruh elemen perangkat daerah dalam meningkatkan pengelolaan arsipnya masing-masing dalam proses penyelenggaraan kearsipan birokrasi pemerintah yang baik, efektif, transparan dan akuntabel untuk menjami terciptanya dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya.

“Serta terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, terjaminnya keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanant Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,” kata Edwin.GM1-Istimewa