JAKARTA - Dewan Pers dan Polri sepakat membuat nota kesepahaman untuk memberikan pendidikan literasi tentang politik sehat kepada masyarakat di Pemilu 2024.

Kedua institusi ini bakal membuat program bersama berupa pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi pencegahan polarisasi Pemilu 2024 

“Tantangan ke depan yang akan kita hadapi membutuhkan kesepahaman tentang pemberitaan dan cooling system yang saat ini dilaksanakan Polri," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya, Kamis (23/6).

Sigit menjelaskan, potensi polarisasi melalui politik identitas kerap muncul dalam pemilu.

Jika hal tersebut sampai terjadi, Listyo khawatir dapat memecah belah persatuan. Untuk itu pihaknya membutuhkan upaya mengurangi potensi-potensi perpecahan, salah satunya melalui pemberitaan.

“Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan mendukung kemitraan antara pers atau rekan-rekan media dan kepolisian. Kita sama-sama selalu berada di lapangan dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," kata Sigit. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, menjelaskan institusinya memiliki keinginan yang sama dengan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.

Azra mengatakan Dewan Pers ingin menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial dan berharap masyarakat tidak terpecah belah.

Ia mengimbau kepada para jurnalis tidak memakai diksi atau pilihan kata yang sensitif dalam pemberitaan, sehingga berpotensi memecah belah masyarakat. 

Lebih lanjut, Azra juga menginginkan adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong.

“Kita minta pelayanan yang diberikan berdasarkan pada jurnalisme terverifikasi. Bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," kata Azra.BI1 - Net