KASONGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yakni Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran.

Demikan yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar Dahlia dalam Rapat Paripurna ke 5 Masa Persidangan III Tahun 2022, Selasa (2/8) di Kota Kasongan.

Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan Warwan Susanto dan dihadiri Sekda Kabupaten Katingan dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya.

Menurut Dahlia fungsi Legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, kemudian fungsi Penganggaran adalah membahas dan memberikan persetujuan mengenai Raperda APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Dan terakhir adalah fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap segala peraturan daerah yang ditetapkan.

Terkait fungsi tersebut, Partai Golkar berharap agar eksekutif dapat memahami karena setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan serta roda pemerintahan dengan maksud untuk mengkoreksi serta memperbaiki.

"Kepada para pejabat eksekutif di Kabupaten Katingan ini agar harus mempunyai mental yang siap untuk dikritik, demikian juga halnya anggota DPRD. Hal ini disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar menyikapi tindakan tidak menyenangkan terhadap Wakil Ketua DPRD akibat menyampaikan kritikan, beberapa hari yang lalu," katanya.

Ditambahkan nya pula agar pihak eksekutif benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta memahami tugas dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan APBD dan jalannya pemerintahan.

"Pihak yang dikritik jangan mudah tersinggung jika diberi peringatan, karena tujuannya demi kebaikan bersama." Pungkas Wakil Rakyat dari Dapil I tersebut.KTN1 - Pen