KASONGAN - Bupati Katingan Sakariyas didampingi Forkompinda dan Ketua KPUD Katingan, Rabu (9/9/2020), mengikuti Rakor Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19, secara Video Conference dari ruang rapat Bupati.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam arahannya di depan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia mengatakan,  implementasi kebijakan telah dilakukan baik dari Pemerintah maupun dari pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Antara lain melalui Kepres no 6 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Virus Corona.

Selain itu, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak dalam kondisi bencana Non Alam  COVID-19 serta Perbanwaslu No 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan penanganan sangketa Pemilu, sudah cukup sebagai acuan Daerah atau pelaksana Pemilu untuk mengambil sebuah keputusan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian berharap melalui Rakor Pengamanan dan penegakan hukum Protokol Kesehatan COVID-19 melahirkan perspektif yang sama dalam pencegahan, mulai dari Pusat sampai ke Daerah.

"Saya inginkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Satgas agar bertindak tegas untuk memberikan sanksi kepada pasangan calon yang berkali-kali melanggar Protokol Kesehatan COVID-19," tegasnya. Kt1