PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun 2022.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (5/8).

H. Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Kalteng cukup baik, walaupun dalam kondisi pandemi pertumbuhan ekonomi sempat menurun yaitu pada Triwulan I Tahun 2020 yakni sebesar -1,40 %.

Namun Kalteng dapat cepat bangkit sehingga pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2021 naik sebesar 3,40 % dan kembali meningkat 7,32% pada Triwulan I Tahun 2022.

“APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif," tutur Wagub H. Edy Pratowo.

Edy berharap melalui kegiatan FGD ini dapat mendorong optimalisasi pengelolaan APBD Kalteng, agar semakin dapat berjalan efektif, efisien, dan juga tepat sasaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Provinsi Kalteng mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI H. Joko Widodo untuk melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yaitu Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Guna turut mendukung ketahanan pangan nasional serta menjadi provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping hal tersebut, selain meningkatkan pendapatan daerah melalui pengeloaan hasil Sumber Daya Alam dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor potensial lainnya.

Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah juga sedang melakukan pengembangan kawasan tambak udang vaname atau shrimp estate di Kabupaten Sukamara.

“Sebagai Provinsi Penyangga IKN, Provinsi Kalimantan Tengah terus berbenah salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga aksesibilitas pada seluruh daerah di Kalimantan Tengah dapat terlalui melalui jalur darat,” ungkap Edy.

Pendapatan daerah Kalteng sebesar 5,1 triliun lebih, dengan PAD sebesar 2,5 triliun lebih, pendapatan transfer 2,6 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 1 miliar lebih.

Sedangkan jumlah untuk belanja daerah sebesar 5,1 triliun lebih, dengan belanja operasional 3,1 triliun lebih, belanja modal 1 triliun lebih, belanja tidak terduga 256 miliar lebih, belanja transfer sebanyak 749 miliar lebih.

Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan sebesar 235 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan sebesar 210 miliar lebih.

“Menjadi harapan kita bersama diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Kalteng maju, mandiri dan adil untuk segenap kesejahteraan masyarakat menuju Kalteng Makin Berkah,” tutup Edy.

Sekretaris Daerah Kalteng H. Nuryakin dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini berangkat dari suatu pemikiran yaitu bahwa penyusunan dokumen APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya yang kemudian akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Kalteng.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan anggaran daerah harus dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," tutur H. Nuryakin.

H. Nuryakin mengatakan diharapkan FGD tentang APBD Kalteng Tahun 2022 dapat menghasilkan gambaran tentang penyusunan dokumen APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

FGD tentang APBD Kalteng Tahun 2022 ini dihadiri sejumlah narasumber diantaranya Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Asteria Primanto Bhakti yang memaparkan terkait pembagian perimbangan keuangan daerah yang berkeadilan bagi daerah pengahasil SDA.

Kemudian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni yang memaparkan terkait perencanaan daerah yang efektif dan efisien untuk kemakmuran rakyat.

Deputi III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Bahtiar Ujang yang memaparkan terkait pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah pada proyek-proyek daerah.

Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono yang memaparkan terkait penggunaan anggaran daerah yang efektif serta Direktur Advokasi Pemerintah Daerah.

Terakhir LKPP Iwan Herniwan yang memaparkan terkait implementasi percepatan Katalog Loka Provinsi Kalteng.PR1 - MMC Kalteng