JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Pemerintah hingga saat ini belum mengirimkan surat presiden (Surpres) tentang pergantian pucuk pimpinan militer RI itu ke DPR.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa nama di pucuk surat tersebut masih dipikirkan oleh Presiden untuk menggantikan Hadi nantinya. Jokowi, kata dia, masih memiliki waktu untuk membuat pertimbangan.

"Belum. Barusan saya sampaikan kita akan ajukan secepatnya," kata Pratikno di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Hingga saat ini, sejumlah nama dalam bursa pergantian Panglima TNI banyak berhembus. Dua orang yang digadang jadi panglima mencuat ke publik. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono.

HUT Ke-76 TNI, 18 Pesawat Tempur Beratraksi di Langit Istana

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Yudo dianggap punya potensi besar menjadi Panglima TNI selanjutnya jika Jokowi dan DPR menggunakan pendekatan normatif regulatif. Pendekatan itu mengacu pada Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI, yang mengamanatkan jabatan panglima dijabat secara bergantian antarmatra.

Namun demikian, peluang Andika juga dinilai besar. Ia banyak didukung oleh anggota Komisi I DPR RI. Misalnya, dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, Fraksi Gerindra Fadli Zon, hingga Fraksi Demokrat Syarief Hasan.

Yudo misalnya, ia dinilai punya sikap tenang dalam menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia. Khususnya dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan (LCS).

Salah satu peran Yudo yakni disebut bisa memastikan kapal asing tidak masuk sembarangan ke teritori Indonesia. Bahkan, Yudo disebut mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari kapal-kapal pencuri sumber daya alam.

"Pak Yudo berkomitmen memastikan TNI akan terus menjaga Laut China Selatan agar terus kondusif walaupun saat ini Republik Rakyat China tengah membuat rancangan undang-undang (RUU) soal penjaga pantai atau coast guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9).

Saat menjabat KSAL, Yudo sempat berencana memindahkan markas Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada (Koarmada) I ke Natuna pada 2020. Guspurla saat ini bertugas menjalankan operasionalnya di Jakarta.

Natuna saat ini memang juga sedang bergejolak. Satu unit kapal riset milik China, Hai Yang Di Zhi 10 disebut oleh Peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Imam Prakoso tengah mondar-mandir di perairan Laut Natuna Utara.

Imam menjelaskan kapal itu bergerak dengan pola kotal seperti sawah. Ia berada di kawasan Laut Natuna Utara sejak 31 Agustus hingga 29 September. Namun demikian, TNI AL mengklaim bahwa kapal itu berada di luar yurisdiksi dan belum terpantau melanggar aturan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelum memimpin matra Angkatan Laut, Yudo merupakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahan (Pangkogabwilhan) I yang membawahi tiga matra untuk wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat hinga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Ia pernah banyak melakukan tugas untuk menangani pandemi Covid-19. Salah satunya, bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Darurat Covid, Wisma Atler di Kemayoran, Jakarta.

Sementara di Angkatan Darat,  Andika juga memiliki karir moncer. Lulusan Akmil 1987 itu telah menghabiskan kariernya di Kopassus selama 12 tahun dengan menduduki berbagai jabatan.

Jabatan terakhir pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964 silam di Korps Baret Merah itu sebagai Danton 32 Grup 3/Sandha Kopassus di tahun 2002.

Selama malang melintang di Korps Kopassus, Andika pernah melaksanakan sejumlah operasi militer. Di antaranya Operasi Teritorial di Timor Timur pada tahun 1992, operasi bakti TNI di Aceh (1994) dan pernah bertugas dalam misi operasi khusus di Papua.

Andika juga mendapat promosi sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7. Kala itu, promosi membuat dirinya berpangkat Mayor Jenderal alias bintang dua.C- Net