Sekarang Masyarakat Bisa Disampaikan Aduan Melalui SP4N-Lapor

Sekda Gumas Yansiterson (berdiri) didampingi Kepala Diskominfo Santik Ruby Haris, dan Kabid PIP Diskominfo Santik Provinsi Kalteng Rommy V Koetin, memberikan arahan pada sosialisasi SP4N dan pemanfaatan aplikasi LAPOR, di Aula Kantor Bappedalitbang setempat, Kamis (26/8) pagi.

Sekarang Masyarakat Bisa Disampaikan Aduan Melalui SP4N-Lapor

KUALA KURUN - Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), organisasi penyelenggara dapat mengelola aduan masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, serta terkoordinasi dengan baik, menjadi akses masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan pengaduan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

Hal ini disampaikan Sekda Gunung Mas (Gumas) Yansiterson kala membuka sosialisasi SP4N-LAPOR yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Gumas), Kamis (26/8/2021), di aula Bappedalitbang setempat.

 

Sekda mengatakan, sebelum ada SP4N-LAPOR, sistem organisasi penyelenggaraan belum terkelola secara efektif dan terintegrasi.  Masing-masing mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. “Akibatnya, terjadi duplikasi penanganan pengaduan, bahkan terjadi suatu pengaduan yang tidak ditangani, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya,” kata Sekda.

 

Lebih lanjut dikatakan Sekda, SP4N-LAPOR dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy yang menjamin hak masyarakat, agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun, akan diusulkan ke penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. “Artinya, tidak ada lagi istilah salah lapor atau salah pintu ketika masyarakat mengadukan sesuatu,” tegasnya.

 

Untuk lembaga pengelolaan SP4N-LAPOR, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik.

 

”SP4N-LAPOR merupakan layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, melalui kanal pengaduan, seperti website www.Lapor.co.id, SMS 1708, Twitter @Lapor1708, serta aplikasi mobile android dan IOS. Kami perlu mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu,” jabar Sekda.

 

Disebutnya, SP4N-LAPOR sudah terhubung dengan 653 instansi pemerintah, yang terdiri dari 34 kementerian, 100 lembaga, 34 provinsi, 94 kota, dan 391 kabupaten. Kabupaten Gumas merupakan salah satunya yang terhubung SP4N-LAPOR.

 

”Semua pemerintah daerah wajib menindaklanjuti pengaduan yang belum diselesaikan, serta aktif mengimplementasikan sistem pengelolaan pelayanan pengaduan publik melalui pemanfaatan aplikasi LAPOR,” imbuhnya.

 

Dia berkata, untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan SP4N-LAPOR di Pemkab Gumas, dibentuk tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan pejabat penghubung pengelola layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat Pemkab Gumas, yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 340 tahun 2021.

 

”Dalam tim koordinasi tersebut, Diskominfo Santik bertugas sebagai pengelola pengaduan/admin Pemkab Gumas, yang bertujuan memverifikasi, meneruskan laporan pengaduan masyarakat kepada organsisasi penyelenggara, setelah ada pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR,” terang mantan Kepala Bappedalitbang Gumas tersebut.

 

Terpisah, Kepala Diskominfo Santik Kabupaten Gumas Ruby Haris menuturkan, sosialisasi bertujuan agar organisasi penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, dan tuntas serta terkoordinasi dengan baik.

 

”Dengan sosialisasi ini, tim koordinasi yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, seluruh aduan masyarakat dapat ditanggapi, diproses dan diselesaikan organisasi penyelenggara pelayanan publik, dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” terang Ruby.

 

Menurut Ruby, sosialisasi dilakukan dengan metode gabungan secara tatap muka terbatas dan virtual. Peserta dibagi menjadi dua titik, yaitu Aula Bappedalitbang dihadiri oleh Sekda, Inspektur, Kabag Organisasi, dan pejabat penghubung dari sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat laporan pengaduan pelayanan publik.

 

”Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi, dari Bappedalitbang 22 orang, dan dari kantor masing-masing melalui zoom meeting 36 orang. Sedangkan narasumber berasal dari Diskominfo Santik Provinsi Kalteng,” kata Ruby.  GM1

SERTIFIKAT
Smsi

Widget