PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi membuka secara resmi Rekonsiliasi Stunting Tingkat Provinis Kalteng Tahun 2022 di salah satu hotel Jalan Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Selasa (13/9).

Kegiatan rekonsiliasi stunting ini diinisiasi oleh BKKBN selaku Sekretariat TPPS Kalteng agar seluruh elemen dalam struktur TPPS serta mitra terkait lain di luar TPPS, dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Kemudian dapat saling bersinergi, menyamakan persepsi, mengolaborasikan berbagai program dan kegiatan pada bidang masing-masing, terutama berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Kalteng.

Turut hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Kalteng, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Muhammad Fitriyanto Leksono dan Kepala Perangkat Daerah Kalteng terkait serta Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kalteng

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPD IPeKB) Kalteng periode 2022-2026.

Sahli Gubernur KSDM Suhaemi saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kalteng H. Nuryakin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng mengharapkan rekonsiliasi stunting dapat menjadi pemacu semangat  bagi semua, untuk mewujudkan visi dan misi Pemprov Kalteng, terutama dalam melakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalteng.

Suhaemi mengatakan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng, trennya terus mengalami penurunan.

Yaitu 41,3 persen pada tahun 2013 dan 34 persen pada Tahun 2018. Kemudian, dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 yaitu 32,3 persen, dan berdasarkan pendataan terbaru Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 27,4 persen, dengan target penurunan sebesar 15,38 persen di Tahun 2024.

“Walaupun dari tahun ke tahun angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah angka 20 persen, dan masih berada di atas angka nasional yaitu 24,4 persen,” kata Suhaemi.

Ia mengimbau seluruh instansi dan mitra terkait, agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam wadah yang telah dibentuk oleh Gubernur Kalteng yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng.

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Nomor 476/03/KEP/ IpeKB IND/DPP/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 tentang Pengesahan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Inonesia Kalteng masa bakti tahun 2022-2026.

Ditetapkan Ketua Umum Tri Susatyo, Ketua I Artika Pawardani, Ketua II H. Mas Mansur, Sekretaris Umum Fransiska Yulithe Fitriana, Sekretaris I Linda Herliani, Sekretaris II Driaga Ritama, Bendahara Umum Yulisusilawati, Bendahara I Munirah Sriana dan Bendahara II Merry Damayanti.

Pada kesempatan ini juga, Suhaemi berharap keberadaan DPD IpeKB dapat menjadi mitra strategis Pemprov Kalteng, dalam memperkuat peran para Penyuluh KB untuk menyukseskan program pemerintah di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, termasuk stunting.PR1 - MMC Kalteng