PALANGKA RAYA - Pemprov Kalteng sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021, sekaligus rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). DIPA diserahkan Presiden Joko Widodo dan diterima Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya, secara virtual di Palangka Raya, Rabu (25/11/2020). 

"Kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam setiap kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi harus segera pulih kembali," kata Presiden Joko Widodo.

Adapun total alokasi dana transfer ke daerah lingkup Pemprov Kalteng, termasuk kabupaten dan kota berjumlah Rp16,4 triliun lebih, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,6 triliun lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,5 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,6 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,9 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp239 miliar lebih dan Dana Desa (DD) Rp1,4 triliun lebih.

Alokasi belanja tersebut diarahkan guna dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang.

“Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Maka APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakan ekonomi di kuartal I tahun 2021,” jelas presiden.

APBN 2021 fokus kepada empat hal, meliputi penanganan kesehatan yakni terkait COVID-19 yang utamanya terkait vaksinasi. Maka anggaran berkaitan penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, serta penelitian maupun pengembangan sangat diperlukan.

Kemudian berkaitan perlindungan sosial terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan, hingga program pemulihan ekonomi yakni dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.

Keempat adalah membangun pondasi yang lebih kuat dan akan dilakukannya reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya. PR1