Bupati  Gunung Mas Akui Kinerja Penyerapan Anggaran Kurang Optimal

BACAKAN SAMBUTAN BUPATI - Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Gunung Mas,Aprianto membacakan teks sambutan Bupati Jaya S Monong di Rakordal dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2022, di Aula Bappedalitbang, Kamis (7/7).

Bupati Gunung Mas Akui Kinerja Penyerapan Anggaran Kurang Optimal

KUALA KURUN - Bupati Gunung Mas mengakui bahwa kinerja Pemerintrah Kabupaten Gunung Mas kurang optimal dalam penyerapan anggaran triwulan II tahun 2022.

Pengakuan Jaya disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Gunung Mas, Aprianto di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, Kamis (7/7)

“Di triwulan II, target penyerapan anggaran sebesar 50 persen. Apabila melihat dari realisasi pendapatan daerah 44,85 persen dan belanja daerah 33,50 persen, dapat diartikan kinerja kita (Pemkab Gumas) kurang optimal,” katanya.

Realisasi triwulan II, Jaya minta dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan, menjamin tercapainya hasil yang memberikan konstribusi pada pencapaian indikator kinerja, dan mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan hasil kinerja utama.

Organisasi Perangkat Daerah juga diminta segera mengambil langkah strategis demi percepatan penyerapan anggaran di triwulan III Tahun 2022 tanpa melupakan optimalisasi efektivitas penggunaan anggaran.

“Saya minta kepada kepala perangkat daerah harus mengoptimalisasi waktu. Jika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, segera sampaikan kepada pimpinan berjenjang. Bina Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lakukan monitoring kinerja, agar tidak menjadi kendala secara keseluruhan,” serunya.

Menurut dia, dalam evaluasi triwulan kedua ini, masih ada paket pekerjaan yang secara teknis sudah dapat diselesaikan, namun masih terkendala hal-hal klasik, seperti kurangnya pemahaman PPTK dalam melaksanakan tugasnya. 

Untuk itu, PPTK harus dapat berkoordinasi secara aktif dengan pejabat pengadaan, demi percepatan dan optimalisasi pelelangan dan pelaksanaan pembangunaan.

“Pahami mekanisme penganggaran dan koordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran,” pintanya.ujarnya.GM1-Istimewa

SERTIFIKAT
Smsi

Widget